JURNAL SOREANG – Kekosongan kepengurusan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bandung yang telah berlangsung sejak Desember 2024 menjadi sorotan serius para pelaku usaha.
Forum Komunikasi Anggota Kadin Kabupaten Bandung menilai, vakumnya kepemimpinan selama lebih dari satu tahun berpotensi menghambat peran strategis organisasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Koordinator Forum, Adri Jumastopo, menegaskan kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena berdampak langsung terhadap pelayanan dan advokasi dunia usaha di Kabupaten Bandung.
“Sudah lebih dari satu tahun Kadin Kabupaten Bandung tanpa kepengurusan definitif. Ini bukan waktu yang singkat. Dalam situasi ekonomi yang dinamis, dunia usaha membutuhkan organisasi yang aktif, responsif, dan memiliki legitimasi jelas,” ujar Adri, Kamis 26 Februari 2026. Dampak pada Peran Strategis Organisasi
Dampak pada Peran Strategis Organisasi
Menurut Adri, kekosongan tersebut membuat sejumlah fungsi organisasi tidak berjalan optimal, mulai dari koordinasi antar anggota, fasilitasi kemitraan dengan pemerintah daerah, hingga penguatan UMKM dan investasi.
Ia menekankan, Kadin seharusnya menjadi jembatan antara pelaku usaha dan pemerintah. Tanpa kepengurusan sah dan aktif, posisi itu menjadi lemah.
“Kadin adalah mitra strategis pemerintah daerah. Kalau organisasinya vakum, bagaimana bisa maksimal mendorong investasi, menciptakan iklim usaha yang sehat, atau memperjuangkan kepentingan anggota?” katanya.
Desak Langkah Konkret Kadin Jabar
Forum secara terbuka meminta Kadin Jawa Barat segera mengambil langkah konkret untuk mereaktivasi kepengurusan di tingkat kabupaten melalui mekanisme organisasi yang berlaku.
Langkah tersebut dapat berupa penunjukan pelaksana tugas hingga percepatan Musyawarah Kabupaten (Mukab), sesuai ketentuan AD/ART.
“Kami tidak berbicara kepentingan kelompok. Yang kami dorong adalah kepastian organisasi. Harus ada kepengurusan yang legitimate, sah secara hukum, dan diakui semua pihak,” tegas Adri.
Momentum Konsolidasi
Forum juga menyambut kepengurusan baru di tingkat provinsi sebagai momentum konsolidasi hingga ke daerah. Mereka berharap dinamika yang terjadi sebelumnya dapat segera diselesaikan dengan pendekatan organisatoris yang transparan dan akuntabel.
Adri memastikan, forum siap mengawal proses reaktivasi agar berjalan terbuka dan tidak menimbulkan polemik baru di kalangan pelaku usaha.
“Kami ingin Kadin Kabupaten Bandung kembali hidup, aktif, dan benar-benar menjadi rumah besar dunia usaha. Kekosongan terlalu lama hanya akan merugikan anggota dan memperlambat kontribusi terhadap ekonomi daerah,” pungkasnya.
Pernyataan sikap ini menjadi penegasan bahwa kalangan pelaku usaha menginginkan kepastian kelembagaan di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang.***