LIRIKNEWS – Para anggota Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bandung berharap Musyawarah Kabupaten dapat terlaksana pasca dilantiknya Almer Faiq Rusydi sebagai Ketua Kadin Jawa Barat periode 2025-2030.
Hal itu diutarakan salah seorang anggota Kadin Kabupaten Bandung, Satria Almubarok, usai buka puasa bersama di Soreang, Kamis (26/2/2026).
“Dalam konsolidasi hari ini, kami berharap kedepannya Kadin Kabupaten Bandung bisa menggelar Mukab sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga (AD/ART),” ujarnya.
Dirinya tak menepis ada dinamika yang terjadi dalam tubuh Kadin dan membuat pihaknya tidak memiliki nahkoda sejak Desember 2024. Padahal, dikatakan Satria, Kadin mempunyai sejumlah agenda yang mendukung program Bupati Bandung.
“Oleh karena itu kami mendorong untuk ke depan, kami ingin melakukan Mukab yang secara profesional tentunya sesuai dengan AD/ART,” tegasnya.
Ia juga menegaskan, bahwa tidak ada istilah kubu dalam internal Kadin Kabupaten Bandung. Dirinya mengaku masih tercatat sebagai bagian dari kepengurusan saat ini, namun secara organisatoris para anggota merasa belum dilibatkan dalam program nyata.
“Kalau dibilang kubu, sebenarnya tidak ada kubu. Saya juga masih masuk dalam kepengurusan. Tapi jajaran anggota merasa tidak pernah melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada Kadin yang lebih baik di Kabupaten Bandung,” jelasnya.
Lebih lanjut, Satria menyampaikan bahwa tujuan utama konsolidasi ini adalah agar Kadin Kabupaten Bandung dapat kembali berjalan seiring dengan arah pembangunan daerah, khususnya dalam mendukung program-program Bupati Bandung dan pertumbuhan dunia usaha.
“Kami ingin Kadin ke depan punya arah program yang jelas, mendukung langkah dan program Bupati, serta memperkuat peran kamar dagang di Kabupaten Bandung,” ujarnya.
Sebelumnya, para pelaku usaha mendorong Kadin Jawa Barat di bawah kepemimpinan Almer Faiq Rusydi untuk segera memfasilitasi langkah-langkah organisasi guna membentuk kepengurusan definitif.
Hal ini dinilai penting agar Kadin Kabupaten Bandung bisa kembali menjalankan fungsinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah tersebut. (**)